Bagaimana Indonesia Menyikapi MILF

Salut kepada Jawa Pos yang telah menurunkan rangkaian reportase langsung dari sarang MILF (Moro Islamic Liberation Front) di Filipina (edisi 22 September 2009). Perspektif dari sisi MILF tersebut melengkapi pemahaman kita terhadap konflik Moro. Dari situ, kita mestinya bisa menentukan sikap secara lebih bijak dan akurat.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Filipina telah terjalin selama enam dekade. Mulai era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, negara tetangga kita yang satu ini selalu bersikap baik kepada Indonesia. Tidak pernah ada konfrontasi “ganyang Filipina” atau semacamnya. Tidak ada pulau milik Indonesia yang hendak direbut. Tidak ada tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan buruk. Dan tidak ada seni budaya bangsa yang diklaim seenaknya.

Presiden Soekarno dulu bersahabat dengan Presiden Diosdado Macapagal. Lalu puluhan tahun kemudian, Presiden Megawati Soekarnoputri bersahabat dengan puteri Macapagal, Presiden Gloria Arroyo. Dalam era Orde Baru, Filipina bersama Indonesia ikut mendirikan ASEAN. Dan dalam tataran hukum, persahabatan kedua negara juga dikuatkan oleh UU nomor 20 tahun 2007 tentang kerja sama pertahanan dan keamanan.

Sementara jika mau jujur, justru ada elemen bangsa Indonesia yang belakangan ini kerap melakukan hal-hal yang merugikan bangsa Filipina. Sebagaimana yang diungkap dalam artikel Jawa Pos, para teroris Indonesia berperan besar dalam pembentukan dan pelatihan MILF, yang merupakan organisasi pemberontak yang melakukan aksi-aksi bersenjata terhadap rakyat sipil Filipina.

Ketika ada warga Indonesia yang ditangkap aparat Filipina berkaitan dengan kasus terorisme, sejumlah elemen dalam DPR RI malah sibuk membebaskannya. Elemen parlemen yang saat ini punya pengaruh besar terhadap kekuasaan Presiden Yudhoyono tersebut merupakan pendukung ambisi separatisme MILF.

Padahal, dari segi hubungan internasional, dukungan tersebut tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun, MILF adalah pemberontak terhadap sebuah negara berdaulat yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dan karena konflik Moro serupa dengan separatisme di Aceh dan Papua, maka dukungan elemen Indonesia terhadap MILF tak ubahnya dukungan pihak-pihak asing terhadap GAM dan OPM.

Sebaliknya, keberadaan MILF juga merugikan bagi Indonesia. Meski secara resmi tidak mengakuinya, jelas sekali MILF mendukung para teroris asal Indonesia. Misalnya Dulmatin, salah satu pelaku Bom Bali 2002. Mereka berlindung di wilayah kekuasaan MILF dari kejaran para aparat keamanan, lalu berlatih kemiliteran di sana. Kemudian mereka menyelinap masuk kembali ke Indonesia dan menimbulkan berbagai kerusakan serius bagi bangsa dan negara kita.

Ketika masih jadi organisasi insurgent seperti sekarang, MILF sudah suka melindungi para penjahat yang beraksi di negara-negara lain. Bisa dibayangkan apa yang terjadi seandainya mereka berhasil mendirikan negara Moro merdeka. Hampir pasti mereka akan bersikap seperti rejim Taliban Afghanistan, yang membiarkan organisasi teroris internasional Al-Qaeda bermarkas di negaranya.

Ini bukan spekulasi mengada-ada. Dalam konsep negara syariat, dikenal konsep imperialisme ala Islam yang disebut futuhat. Modus operandinya dimulai dari dukungan negara Islam tersebut terhadap gerakan subversif pro-syariat di negara lain. Ketika gerakan tersebut ditindak tegas oleh pemerintah, negara Islam menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan invasi, yang nantinya mengarah ke aneksasi. Demikian modus operandi ini akan diteruskan hingga seluruh dunia tertaklukkan.

Karena itu, seharusnya MILF dianggap sebagai ancaman serius bagi Indonesia. Bahkan bukan hanya Indonesia, melainkan juga negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia, yang turut dirugikan oleh para teroris yang dilindungi oleh MILF. Seandainya Indonesia, Singapura, dan Malaysia bersedia berkoordinasi secara kemiliteran dengan Filipina untuk memerangi MILF, mestinya banyak masalah yang bisa terselesaikan secara lebih singkat. Dunia internasional juga akan membenarkan langkah tersebut, sebagaimana dunia mengamini aksi tegas yang dilakukan oleh pemerintah Srilanka terhadap pemimpin gerakan separatis Tamil, Vellupilai Prabhakaran, beberapa saat yang lalu.

Sayangnya, yang patut diragukan adalah keberanian politis Presiden Yudhoyono untuk melakukan kebijakan yang drastis tapi efektif tersebut. Bisa kita lihat, bagaimana pemerintah tak kuasa menindak tegas Abu Bakar Ba’asyir, guru spiritual para teroris yang diburu oleh sejumlah negara Asia Tenggara, yang pesantren Ngruki-nya terus melahirkan para pengebom. Sejauh ini, Yudhoyono masih cenderung mengutamakan posisinya di mata para sekutu politiknya ketimbang keselamatan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Syariat, Jilbab, dan Mentalitas Tiran

Bu Umi (bukan nama sebenarnya), ibu seorang remaja puteri. Sudah lama ia ingin agar puterinya, Siti (juga bukan nama sebenarnya), mengenakan jilbab sebagaimana dirinya. Tapi, keinginan itu selalu ditolak. Ketika terpaksa memakainya pun, Siti langsung memasang tampang cemberut.

Semua teman Siti tidak ada yang berjilbab. Mereka malah lebih sering berpakaian terbuka, seperti tank top, hot pants, atau rok mini. Menurut Siti, jika ia menuruti keinginan ibunya, ia kehilangan banyak kesempatan. Misalnya didekati oleh cowok-cowok keren dan gaul. Atau tiba-tiba ditemukan oleh pencari bakat ketika berjalan-jalan di mall, sebagaimana yang dialami salah satu temannya yang kini jadi model iklan sebuah majalah remaja ternama.

Ketika didesak agar mengenakan jilbab, Siti sering menjawab, “Tidak ada teman yang disuruh mamanya begitu.” Bu Umi tahu sendiri bahwa para ibu teman-teman Siti memang memberikan kebebasan penuh kepada puteri-puterinya untuk berbusana. Bahkan, ada juga yang sengaja membelikan bawahan minim untuk puterinya, atau mendaftarkan puterinya ke kursus modelling yang setiap latihannya pasti mengenakan hot pants atau rok mini.

Bu Umi jadi membenci teman-teman Siti, karena dianggap memberikan pengaruh buruk. Ia juga jadi membenci para ibu mereka. Menurutnya, gara-gara para ibu tersebut, ia jadi antagonis di mata puterinya sendiri. Tapi, ia tidak mungkin menyuruh Siti meninggalkan teman-temannya, karena puterinya hampir pasti akan makin berontak. Ia juga tidak bisa mengatur-atur para ibu teman-teman Siti.

Karena itu, Bu Umi lalu berharap pemerintah melarang semua perempuan berpakaian minim. Hanya itulah jalan pintas agar ia lebih mudah menyuruh puterinya mengenakan jilbab. Ketika pasal pengaturan pakaian masuk dalam RUU APP, ia langsung masuk jajaran pendukung aktifnya.

Meski menuliskannya sebagai suatu fiksi, kisah ini sebenarnya sangat mungkin terjadi. Di luar sana, pasti ada cukup banyak Bu Umi dan Siti yang lain. Kisah ini juga jadi ilustrasi yang bisa mempermudah kita memahami fenomena RUU APP di tanah air, hingga konstalasi politik global ala Clash of Civilization-nya Samuel Huntington.

Sejak pertama kali digulirkan, RUU APP jelas-jelas mengusung agenda tertentu kaum konservatif, khususnya kaum Islam fundamentalis. Mereka ini membenci Bhinneka Tunggal Ika (konsep pluralisme) sekaligus kaum sekuler yang mendukung semboyan negara kita tersebut.

Bagi mereka, pluralisme membuka suatu kompetisi kultural, padahal mereka tidak percaya diri untuk memenangkannya. Jika setiap warga ditawari secara bebas untuk memilih antara budaya agamis atau budaya liberal, mereka kuatir prinsip hidup mereka tersebut kalah laku. Karena itu, dengan menunggangi rancangan regulasi pornografi, mereka menyusupkan agenda penyeragaman kultur berbusana.

Meski sekilas terkesan remeh, regulasi busana punya posisi strategis. Dalam kehidupan sehari-hari, busana merupakan pembeda identitas antara kaum Islam fundamentalis dan kaum sekuler. Tak jarang, masing-masing pihak mengenakan gaya busana tertentu untuk menunjukkan eksistensinya. Di kampung-kampung, misalnya, para perempuan dari kalangan abangan sengaja bercelana pendek untuk membedakan diri dari para perempuan kalangan santri (merujuk kepada konsep trikotomi klasik Clifford Geertz).

Bagi kaum Islam fundamentalis, keberadaan kaum sekuler beserta ekspresi kulturnya merupakan tentangan terang-terangan terhadap ambisi klasik mereka untuk menguasai negara ini. Itulah sebabnya, mereka selalu berusaha memberangus ekspresi kultural kaum liberal. Tujuannya bukan hanya kemenangan simbolis, tapi juga mempersempit ruang gerak kaum sekuler, agar jumlah lawan politik mereka tersebut menyusut.

Dari sini, sangat wajar jika RUU APP mendapat penolakan yang masif dari hampir seluruh penjuru negeri ini. Melalui rancangan regulasi ini, kaum Islam fundamentalis berambisi jadi tiran yang berkuasa atas gaya hidup semua orang.

Kata “tiran” dan “kuasa” jadi kata kunci yang penting, terutama ketika bahasan mengarah ke konstalasi politik global. Yang mendorong kaum Islam fundamentalis dalam kontroversi RUU APP dan Bu Umi dalam kisah di atas adalah apa yang disebut oleh Friedrich Nietzche sebagai “der wille zur macht” (hasrat untuk berkuasa). Tak beda dengan dorongan yang dialami oleh para tiran di sepanjang sejarah.

Hasrat Bu Umi untuk berkuasa atas diri anaknya, membuatnya ingin memberangus eksistensi rekan-rekan sejawatnya sesama ibu. Ia tidak suka para ibu tersebut menjadi cermin bagi puterinya untuk menganggapnya “tiran”. Seseorang yang dibelenggu di sepanjang hidupnya akan menganggap belenggu tersebut wajar, seandainya ia tidak pernah bertemu dengan orang lain yang bebas.

Sejarah mencatat, Perang Iran-Iraq dimulai oleh serangan rejim Saddam Hussein terhadap rejim Syiah Khomeini. Saddam sadar bahwa kaum Syiah yang ditindasnya di Iraq akan mudah bercermin kepada Iran dan terdorong untuk berontak. Karena itu, rejim Syiah di negara tetangganya tersebut harus lenyap.

Jika dirunut ke belakang, contohnya lebih jelas lagi. Misalnya tentang trio tiran Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Josef Stalin dalam era Perang Dunia II. Ketiganya memang saling bersaing. Tapi, dibandingkan eksistensi sesama tiran, mereka lebih benci eksistensi pemerintahan liberal, yang bisa dijadikan cermin oleh rakyatnya.

Jika rakyat para tiran tersebut melihat bagaimana nyamannya hidup di negara-negara liberal, mereka akan kehilangan sense of belonging terhadap negaranya sendiri, yang pada gilirannya kehilangan kesetiaan—atau ketakutan—kepada para tiran. Akibat berikutnya mudah ditebak, yaitu pemberontakan. Maka, meskipun negara-negara tetangganya yang liberal tidak menunjukkan gelagat untuk menyerang, eksistensi mereka serta perlakuannya kepada rakyat tetap merupakan ancaman serius bagi kekuasaan para tiran tersebut.

Berikutnya, kita bisa lihat bagaimana Hitler sempat berdamai dengan Stalin. Lalu, setelah perdamaian tersebut koyak, Hitler meneruskan persekutuan dengan Mussolini. Dan seusai Hitler dan Mussolini tumbang, Stalin berbalik memusuhi negara-negara liberal yang jadi sekutunya. Tentang sense of belonging, coba saja hitung berapa banyak warga Jerman Timur yang berusaha lari ke Jerman Barat, dibandingkan sebaliknya.

Nah, sampai di sini mestinya kita bisa memahami sikap kaum Islam fundamentalis, yang selalu menolak ko-eksistensi dengan orang-orang yang punya prinsip hidup berbeda. Mereka ingin agar komunitas mereka tunduk kepada syariat. Tapi, hal tersebut tidak akan lancar jika di luar sana ada orang-orang yang menikmati kebebasan di luar syariat.

Akan ada anggota komunitas Islam fundamentalis yang bercermin kepada kesejahteraan yang dinikmati oleh orang-orang lain di luar sistem syariat. Bagi tiran dalam sistem syariat (ulama, khalifah, dsb), ini merupakan ancaman terhadap kekuasaan mereka. Karena itu, dalam ideologi mereka tidak ada tempat bagi orang-orang yang berbeda.

Dalam sistem syariat, keberadaan orang-orang yang berbeda hanya bisa ditoleransi jika jadi orang taklukan yang bersedia tunduk dan jadi warga kelas dua (dzimmi). Selebihnya, orang-orang yang berbeda adalah obyek yang cepat atau lambat harus ditaklukkan semuanya.

Tidak mengherankan bahwa seandainya khilafah nantinya berdiri entah di mana, agenda berikutnya adalah imperialisme yang disebut futuhat. Khilafah akan menyokong gerakan subversif di negara-negara lain. Jika gerakan subversif tersebut dihalangi dan negara lain tersebut secara militer lebih lemah, akan dijadikan pembenaran bagi khilafah untuk melakukan agresi yang mengarah kepada aneksasi.

Modus operandi seperti itu bakal diteruskan hingga seluruh dunia takluk di bawah syariat. Dan tentu saja, seluruh warga di wilayah khilafah mau tidak mau akan diseret ke dalam petualangan gila-gilaan melawan seluruh dunia tersebut. Itu memang sudah jadi mentalitas para tiran di sepanjang sejarah. Jika tempo hari tirannya adalah kaum fasis dan komunis, maka sekarang peran tersebut dipegang oleh kaum Islam fundamentalis.

Radix WP

<radixwp@mail.com>

Merayakan Indonesia untuk Semua

Tanggal 17 Juli 2009, dua buah bom meledak di hotel JW Marriott dan hotel Ritz-Carlton, di jantung ibukota negara kita. Beberapa orang tewas, puluhan terluka, ditambah kerugian-kerugian lain yang tak ternilai, misalnya rasa aman warga, stabilitas ekonomi, dan citra bangsa di mata internasional. Entah sengaja atau tidak, hal tersebut terjadi persis sebulan sebelum kita merayakan ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia.

Aksi terorisme semacam ini bukan yang pertama dialami oleh bangsa kita. Dan berdasarkan indikasi dari para pelakunya, bukan pula yang terakhir. Tapi, semuanya ada satu kesamaan, yaitu semua pelakunya bercita-cita menghancurkan negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini, lalu menggantikannya dengan negara theokrasi Khilafah Islamiyah, yang berdasarkan penafsiran mereka sendiri tentang syariat Islam.

Pemerintahan Yudhoyono memang cukup sigap dalam menghadapi ancaman terorisme, misalnya dengan penangkapan sistematis terhadap para pelakunya. Tapi, tampaknya pemerintah hanya sibuk menghilangkan gejala-gejala penyakit, tanpa berusaha menyembuhkan penyakitnya secara tuntas.

Padahal, masalah yang dihadapi jauh lebih serius ketimbang sekadar ledakan bom atau usaha pembunuhan terhadap presiden. Bangsa kita sedang menghadapi usaha penghancuran negara secara terang-terangan, oleh mereka yang masih menyandang identitas sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita sedang menghadapi bahaya memudarnya rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Di saat seperti ini, kita perlu mengingat kembali bagaimana dulu rasa cinta tersebut muncul…

Dimulai pada tanggal 20 Mei 1908. Terbentuknya organisasi nasional yang pertama, Budi Utomo, menandai lahirnya kesadaran sebagai bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian, kesadaran ini dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Secara simbolis, seluruh elemen bangsa Indonesia mengikrarkan perjanjian luhur untuk menyatukan diri dalam ikatan bangsa Indonesia.

Arus sejarah ini menuju puncaknya seiring persiapan kemerdekaan negara Indonesia. Para pendiri bangsa ini mulai merumuskan dasar-dasar negara. Mulanya, muncul keinginan agar warga yang beragama Islam diwajibkan tunduk kepada ajaran agama Islam. Tapi untungnya, kemudian disadari bahwa konsep tersebut akan mengkotak-kotakkan warga ke dalam perbedaan agama-agama, yang tentu saja bertentangan dengan karakter integral negara yang hendak dibangun.

Maka secara arif, para pendiri bangsa ini menghapuskan frase bermasalah dalam Piagam Jakarta, dan lahirlah teks Pancasila yang kita kenal sekarang. Perubahan tersebut dilakukan sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, teks Pancasila sebagai dasar negara tidak pernah berubah sepanjang sejarah negara Republik Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sendiri merupakan tonggak peresmian perjanjian luhur bangsa Indonesia, untuk membentuk suatu negara yang memperlakukan segenap elemen bangsa secara sederajat, tanpa ada yang diistimewakan atau dianaktirikan.

Ada sebagian kecil elemen bangsa yang masih menginginkan syariat Islam diterapkan secara formal di Indonesia. Pemerintah mengakomodasi keinginan tersebut melalui Pemilu Konstituante pada tahun 1955. Dalam persidangan, para anggota Dewan Konstituante membahas apakah Indonesia tetap menerapkan Pancasila dan UUD 1945, ataukah beralih ke syariat Islam. Sejarah mencatat bahwa sebagian besar bangsa Indonesia tidak menghendaki formalisasi syariat Islam.

Hal tersebut juga tergambarkan dalam hasil semua pemilu yang pernah berlangsung di negara ini, mulai tahun 1955 hingga tahun 2009. Partai-partai pengusung formalisasi syariat Islam selalu mendapat suara yang lebih kecil ketimbang partai-partai sekuler.

Tapi, bukan berarti sama sekali tidak ada kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk melaksanakan syariat Islam secara formal. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi wewenang khusus untuk menerapkan syariat sebagai hukum resmi. Jadi, yang ingin syariat Islam, silakan pindah ke provinsi tersebut. Dan sebaliknya, warga Aceh yang tidak setuju dengan syariat, pindah saja ke provinsi-provinsi lain. Pilihan yang fair, bukan?

Sayangnya, hingga kini masih ada saja segelintir elemen bangsa yang belum puas, menghendaki syariat Islam diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dan membelenggu setiap warga negara. Hal itulah yang menjadi pangkal aksi-aksi terorisme yang kini mendera kita.

Jadi, demi kepentingan bangsa kita, pemerintah tidak bisa lagi mendiamkan usaha penghancuran negara Republik Indonesia, yang dipropagandakan terang-terangan di depan hidung pemerintah. Inilah saat pemerintah mengambil pilihan antara mempertahankan dukungan politik dari golongan yang anti-Bhinneka Tunggal Ika, ataukah membela kelangsungan negara yang mereka pimpin.

Setidaknya, pemerintah berkewajiban membangkitkan kembali kecintaan terhadap bangsa dan negara. Segenap bangsa Indonesia, terutama kaum muda, harus diingatkan kembali konsep perjanjian luhur yang telah melahirkan negara ini. Harus diajarkan bahwa negara Republik Indonesia ini terbentuk demi seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

Inilah Indonesia untuk etnis Jawa, Batak, Ambon, Dayak, dan lain-lain. Untuk warga keturunan Tionghoa, Arab, India, Eropa, dan lain-lain. Untuk penganut Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Untuk penghayat aliran kepercayaan, para sinkretis, dan para agnostik. Untuk yang berbikini hingga yang berburqa. Untuk yang gemar ke diskotik, ke masjid, ke gedung olahraga, ke laboratorium, hingga mendaki gunung.

Pendeknya, inilah Indonesia untuk semua. Dan mari kita bersama-sama merayakannya…

Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-64, Indonesia-ku,
dari seorang wargamu yang prihatin,
Radix WP